Mengenal Konstitusi NKRI dan UUD 1945
1. UUD 1945 ditetapkan pada ttanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku surat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai bagian dari dokumen deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia
2. UUD 1945 terdiri atas pembukaan, dan batang tubuh ( yang memuat pasal-pasal, yang terdiri dari XVI Bab, dan 37 pasal ), 3 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan
3. Dalam sejarah perkembangan RI, UUD 1945 pernah tidak diberlakukan yaitu pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat ( RIS ) antara tahun 1949-1950. Kemudian UUD RIS diganti UUD Sementara tahun 1950, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden ( Soekarno ) pada tanggal 5 juli 1959
4. Dengan semangat Reformasi, UUD 1945 dilakukan Amandemen ( perbaikan ) untuk yang pertama pada sidang tahunan MPR tahun 1999. Kemudian Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Yang pada sidang tahunan 2001 disepakati konsep penyempurnaan badan pekerja MPR, untuk diputuskan dalam sidang tahunan MPR 2002
Amandemen keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002, yang justru timbul kontraksi dengan aadanya gerakan di kalangan anggota MPR sendiri yang menolak amandemen. Karena mereka menganggap amandemen justru terlampau jauh sehingga dikhawatirkan akan mengganti UUD 1945. Kemudian dicapai konsensus bahwa amandemen
1. Tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945
2. Tidak akan mengubah susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk lain
3. Susunan pemerintahan tetap bersifat kabinet Presidensil, bukan Parlemen
4. Memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
MPR kemudian akan membentuk Komisi Konstitusi yang akan ulang serta menyusun redaksional dan tata urutan hukum mulai amandemen I sampai dengan IV menjadi satu keutuhan bentuk aturan hukum yang merupakan ppenyempurnaan UUD 1945 yang dapat diterima rakyat. Hasil kerja Komisi Konstitusi akan dilaporkan pada Sidang Umum MPR 2004
3. Dalam sejarah perkembangan RI, UUD 1945 pernah tidak diberlakukan yaitu pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat ( RIS ) antara tahun 1949-1950. Kemudian UUD RIS diganti UUD Sementara tahun 1950, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden ( Soekarno ) pada tanggal 5 juli 1959
4. Dengan semangat Reformasi, UUD 1945 dilakukan Amandemen ( perbaikan ) untuk yang pertama pada sidang tahunan MPR tahun 1999. Kemudian Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Yang pada sidang tahunan 2001 disepakati konsep penyempurnaan badan pekerja MPR, untuk diputuskan dalam sidang tahunan MPR 2002
Amandemen keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002, yang justru timbul kontraksi dengan aadanya gerakan di kalangan anggota MPR sendiri yang menolak amandemen. Karena mereka menganggap amandemen justru terlampau jauh sehingga dikhawatirkan akan mengganti UUD 1945. Kemudian dicapai konsensus bahwa amandemen
1. Tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945
2. Tidak akan mengubah susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk lain
3. Susunan pemerintahan tetap bersifat kabinet Presidensil, bukan Parlemen
4. Memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
MPR kemudian akan membentuk Komisi Konstitusi yang akan ulang serta menyusun redaksional dan tata urutan hukum mulai amandemen I sampai dengan IV menjadi satu keutuhan bentuk aturan hukum yang merupakan ppenyempurnaan UUD 1945 yang dapat diterima rakyat. Hasil kerja Komisi Konstitusi akan dilaporkan pada Sidang Umum MPR 2004
0 Response to "Mengenal Konstitusi NKRI dan UUD 1945"
Post a Comment