Materi Pelajaran PKN Kelas 5 SD/MI Bab 2 Contoh Peraturan Perundang-undangan

Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Jika kalian rajin membaca koran atau menonton berita di televisi, kalian akan menemukan contoh-contohnya.

Contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat antara lain undang-undang tentang pajak, undang-undang antikorupsi, undangundang pemilihan umum, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan masih banyak lagi. Karena dibuat dan diberlakukan dari tingkat pusat, maka perundang-undangan ini berlaku di seluruh Indonesia.

Berikut ini contoh-contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Perhatikan baik-baik, ya.

1. Contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat

a) Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang ini lebih lazim disebut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Undangundang ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi. Undang-undang me ngatur tindakan negara kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Undang-undang ini juga mengatur sanksi atau hukuman bagi pelaku korupsi. Hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman pen jara, dan denda uang. Pejabat yang korupsi bisa dipenjara se umur hidup. Bahkan, jika tin dak korupsi tersebut amat berat, ia bisa di hukum mati. Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga bisa dikenai denda uang. Besaran denda berupa uang mulai dari 200 juta hingga 1 miliar rupiah.

Demonstrasi

b) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Contoh lain adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000. Undang-undang ini lebih lazim disebut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan. Seperti namanya, undangundang ini mengatur perpajakan di Indonesia. Di antaranya adalah pengertian tentang pajak, tata cara pembayaran pajak, dan sanksi atau hukuman bagi pelanggar pajak. Contoh pelanggaran perpajakan adalah menunda pembayaran pajak atau tidak membayar pajak.

c) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemerintah juga mengatur lalu lintas di jalan raya. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Isi undang-undang ini adalah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini mengatur jalan, tata cara berlalu lintas, kendaraan, dan pengguna jalan. Jalan raya harus dilengkapi dengan rambu- rambu. Tata cara berlalu lintas adalah dengan berjalan di sebelah kiri. Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan suratsurat. Pengemudi kendaraan bermotor harus mampu menunjukkan surat izin mengemudi (SIM). Itulah contoh aturan-aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan ini berlaku untuk semua pengguna jalan di Indonesia. Semua kendaraan bermotor dan pengendaranya harus sesuai undang-undang ini. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas akan dihukum.

Share this post